Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat

Sosialisasi Perundang-Undangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, membuka secara resmi Sosialisasi Perundang-undangan Tahun 2013 bertempat di Ballroom Hotel Grand Mahkota Pontianak, pada hari Rabu 23 Oktober 2013.

Acara Sosialisasi perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dengan Tema “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Money Laundry)”, sebagai narasumber adalah dari kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Tema tersebut merupakan penyadaran kembali akan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, karena dua kegiatan tersebut selalu beriringan yang seolah-olah menjadi satu kesatuan kejahatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi dan pencucian uang, memandang perlu mengumpulkan seluruh kepala SKPD dan Instansi Vertikal, serta pejabat-pejabat pelaksana tugas kedinasan lainnya, untuk bersama-sama merapatkan barisan, menyamakan persepsi, dan meningkatkan sinergitas dalam rangka pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Istilah korupsi yang selama ini diartikan sebagai tindakan gelap dan tidak sah secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok/ korporasi, saat ini telah berkembang sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau korporasi. Sebagai pejabat publik, Pegawai Negeri Sipil sangat berpeluang masuk ke dalam lingkaran tersebut, baik disengaja ataupun tidak, yang berdampak pada timbulnya kerugian negara dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga menegaskan ada lima rumusan delik tindak pidana korupsi yang harus diwaspadai bersama, yaitu :

  1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  2. Kelompok delik penyuapan, baik yang aktif omkomping (penyuap), maupun yang pasif omkomping (yang disuap).
  3. Kelompok delik pengelapan;
  4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan;
  5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. 

Dalam kaitan pengelolaan keuangan negara, aspek organisasi seringkali menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Lemahnya sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan, serta payung hukum yang kurang jelas, senantiasa membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kaitan ini, untuk menjadi perhatian seluruh SKPD, bahwa dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa, perlu diperhatikan hal-hal yang sering menjadi bahan audit para pemeriksa atau auditor, terkait prosedur dan aturan yang menanganinya, sehingga tidak terjadi adanya temuan maupun gugatan rekanan dalam jalur hukum di Pengadilan. Penerapan prosedur dan aturan ini penting, mengingat banyak pihak yang menginginkan peluang berusaha dari suatu proyek pengadaan yang dilaksanakan. Disamping itu, dengan tidak mentaati dan mencermati prosedur dan aturan pelaksanaannya, bukan tidak mungkin justru akan menjadi temuan auditor yang mengkategorikannya sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan timbulnya suatu proses hukum, mari kita bersama-sama mawas diri dalam setiap pelaksanaan tugas yang kita laksanakan. Birokrasi akan memiliki norma-norma yang menyimpang, apabila secara terus menerus tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dikarenakan sistem pengadaannya yang tidak mantap.

Sejalan dengan tindak pidana korupsi yang sudah terstruktur dan disengaja adanya, seringkali diikuti dengan upaya-upaya pencucian uang agar apa yang didapat dari tindak pidana korupsi itu menjadi tersamar keberadaannya. Menyikapi permasalahan ini, saya mengajak seluruh SKPD yang ada beserta jajarannya, untuk dapat melaporkan apabila menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan poly transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Dalam hubungan ini, diharapkan pula peran aktif Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian dapat diharapkan, adanya sinergi kebijakan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Foto

Sosialisasi Perundang-Undangan