Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Koordinasi Kabupaten / Kota Peduli HAM se Kalbar

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
SE KALIMANTAN BARAT

Pontianak, Selasa (10/03/20) – Kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Se Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa kriteria kabupaten/kota bertujuan untuk Mengembangkan Sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah dalam Rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.
Kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dra. Sri Djumiadatin, M.Si. Dalam arahannya Gubernur Kalimantan Barat Mengingatkan bahwa masalah Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab pemerintah, oleh karena itu Kabupaten/Kota harus menyampaikan Pelaporan Aksi HAM secara benar dan lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mengingat Kriteria dan Indikator Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Semakin Berat dan Ketat yang diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.
Adapun Narasumber pada Kegiatan Rakor Kabupaten/Kota Peduli HAM Se Kalimantan Barat adalah Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar Suherman, S.H.,M.H, Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., L.LM, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat Toman Pasaribu, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar Suherman, S.H.,M.H menyampaikan bahwa kewajiban negara terkait dengan Hak Asasi Manusia diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam ketentuan Pasal 28 i ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, dan hal tersebut sejalan dengan misi ke 5 (lima) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan masyarakat yang tertib.
Peserta Rapat Koordinasi Peduli Hak Asasi Manusia Se Kalimantan Barat ini sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, serta Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan pelaporan Aksi HAM.
Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi kabupaten/kota Peduli HAM Se Kalimantan Barat ini adalah untuk Memberikan penjelasan teknis mengenai implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) berupa pelaporan aksi HAM untuk Tahun 2020 dan seterusnya, memberikan penjelasan teknis mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada lagi kabupaten/kota yang tidak menyampaikan Pelaporan Aksi HAM secara benar dan lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Foto