Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pokok dan Fungsi

Alur tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
1. Kepala Biro Hukum
Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum.
Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Biro Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penetapan program kegiatan di bidang hukum;
b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang- undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum pada kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha, perundang-undangan dan kajian hukum, serta bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang hukum yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha
Bagian Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, serta tata usaha biro.
Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas, Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program kerja di Bagian Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan, pengawasan produk hukum dan tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Hukum
Bagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, kajian hukum serta pengundangannya.
Sedangkan untuk melaksanakan tugas dimaksud diatas, Bagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di Bagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan dan kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan dan kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perundang-undangan, penyusunan produk hukum provinsi baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan, dan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang perundang-undangan dan kajian hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan dan kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan dan kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang perundang-undangan dan kajian hukum yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum
Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM, serta dokumentasi dan sosialisasi hukum.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program kerja di Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum pada Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan sosialisasi hukum yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Sub. Bagian Produk Hukum Wilayah I
Kepala Sub. Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I yang meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub. Bagian Produk Hukum Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang produk hukum daerah wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Sub. Bagian Produk Hukum Wilayah II
Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II yang meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapus Hulu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang produk hukum daerah wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro. Sedangkan fungsi Sub. Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Biro;
e. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga biro;
f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang tata usaha biro;
g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Tata Usaha Biro;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Tata Usaha biro;
i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Sub. Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala Sub. Bagian Keputusan Gubernur
Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang keputusan gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Keputusan Gubernur;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang keputusan gubernur yang diserah kan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10. Kepala Sub. Bagian Kajian Hukum
Sub Bagian Kajian Hukum mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kajian Hukum mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kajian Hukum;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Sub Bagian Kajian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kajian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kajian hukum yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Litigasi
Sub Bagian Bantuan Hukum Litigasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum litigasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Bantuan Hukum Litigasi mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Bantuan Hukum Litigasi;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada di Sub Bagian Bantuan Hukum Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang bantuan hukum litigasi, dapat dikerjasamakan dengan penasehat hukum yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bantuan hukum litigasi, penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan tugas lain di bidang bantuan hukum litigasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Perlindungan HAM
Sub Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Perlindungan HAM, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Perlindungan HAM mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Perlindungan HAM;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM, penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi dalam hubungan kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan HAM yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Sub. Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum
Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksanaan pada Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum, fasilitasi, koordinasi, sosialisasi serta pembinaan pengelolaan kelembagaan, pendapatan serta kekayaan desa/kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang dokumentasi dan sosialisasi hukum yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.