Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat

Rakor Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun 2017

Pontianak - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bagian Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Se Kabupaten/Kota Tahun 2017 pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2017, bertempat di Star Hotel, Jalan Gajah Mada Nomor 107 - 109 Pontianak. Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi ini terdiri dari Kabag Hukum Setda Kabupaten/Kota Se Kabupaten/Kota, Kabag yang membidangi Perundang-Undangan pada Setwan Kabupaten/Kota Se Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Bagian Perundang-undangan Setwan Provinsi Kalbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar dan Satpol PP Provinsi Kalbar.
Materi yang disampaikan oleh narasumber kepada peserta yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Drs. Alexander Rombonang, MMA. Urgensi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar Bapak Suherman, SH, MH. Dukungan Regulasi dan Mekanisme Yang Terkait Dengan Penyusunan Produk Hukum Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Di Kabupaten/Kota oleh Bapak Ajie T. Kusuma. Kaidah - Kaidah Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Baik Dan Aktualisasi Permasalahan Penyusunan Produk Hukum Daerah oleh Plh. Kepala Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha. Regulasi Yang Terkait Dengan Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten/Kota oleh Kasubbag Produk Hukum Wilayah II, Ibu Fitria, SH, MH.
Maksud dari Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat adalah untuk menyatukan persepsi aparatur yang menangani sesuai dengan metode, teknis penulisan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas terhadap produk hukum daerah yang akan ditetapkan sebagai langkah antisipasi dengan semakin meningkatnya permasalahan hukum di daerah khususnya terkait dengan peralihan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menginventarisasi permasalahan dan hambatan yang dirasakan dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten/Kota dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai bahan acuan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat serta menumbuh kembangkan fungsi koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Foto