Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat

Rakor Bidang Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016 tanggal 20 – 21 April 2016, bertempat di Hotel Best Western Pontianak.

Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016 dibuka oleh  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan beberapa SKPD Provinsi Kalimantan Barat antara lain : Bappeda, Dispenda, Disperindag, Dinas PU, BPMPD, BPKAD, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari : Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,  Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,  Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016 ini menghasilkan rumusan rekomendasi antara lain :

1.  Menyikapi  dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten /Kota  berdasarkan  Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014,  Pemerintah Pusat segera  menerbitkan  turunan peraturan pelaksanaan dari  Undang Undang Nomor  23  Tahun 2014  agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan secara optimal.

2.    Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perda dan Perkada) harus sesuai dengan kewenangan daerah yang telah ditetapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat (matrik lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), karena produk hukum daerah berdampak langsung kepada anggaran daerah, untuk itu sinkronisasi peraturan perundang-undangan di level pemerintah pusat segera dibenahi agar tidak terjadi disharmonisasi pelaksanaannya di daerah.

3.    Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ditemukan ± 900 Produk Hukum Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dibatalkan dengan indikasi menghambat dunia investasi, memperpanjang jalur birokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalihan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang perlu segera untuk ditindaklanjuti khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Foto

Foto Bersama Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Ri dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalbar dengan Peserta Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016